Jakarta, 26 Agustus 2026 – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar kick off program SMK Go Global sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk memasuki pasar kerja internasional. Program tersebut dirancang untuk mempertemukan kemampuan lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara tujuan. Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma pekerja migran Indonesia agar tidak lagi identik dengan pekerjaan berkeahlian rendah. Peserta akan dibekali keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, kemampuan bahasa asing, sertifikasi, serta pemahaman mengenai budaya dan lingkungan kerja di negara tujuan. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses generasi muda terhadap peluang pekerjaan formal di luar negeri.
SMK Go Global merupakan bagian dari target pemerintah untuk menyiapkan dan memfasilitasi penempatan ratusan ribu calon pekerja migran dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah menargetkan 500 ribu calon pekerja migran melalui program tersebut, dengan 300 ribu di antaranya berasal dari lulusan SMK dan 200 ribu lainnya dari masyarakat umum. Untuk tahun 2026, program diarahkan sebagai langkah cepat dengan target sekitar 40 ribu peserta yang akan mendapatkan peningkatan keterampilan. Pendekatan ini dilakukan karena pelaksanaan program pada paruh kedua 2026 memiliki waktu yang relatif terbatas sehingga pelatihan difokuskan pada peserta yang telah memiliki setidaknya satu kemampuan khusus. Dengan demikian, pelatihan dapat diarahkan untuk memperkuat kompetensi yang sudah dimiliki melalui tambahan kemampuan bahasa, keterampilan teknis, maupun sertifikasi.
Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis kebutuhan pasar kerja atau demand driven dalam menjalankan program tersebut. Artinya, pelatihan tidak dilakukan secara umum tanpa melihat peluang pekerjaan yang tersedia, melainkan dimulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan. Setelah kebutuhan dan standar kompetensi diketahui, peserta akan mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang akan diisi. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain caregiver, perawat, manufaktur, konstruksi, pengelasan, hospitality, transportasi, agrikultur, hingga pekerjaan yang berkaitan dengan sektor kelautan. Pola tersebut diharapkan membuat peserta memiliki kompetensi yang lebih relevan dan meningkatkan kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan sesuai bidang yang telah dipersiapkan.
Sejumlah negara telah dipetakan sebagai tujuan potensial penempatan tenaga kerja melalui SMK Go Global. Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Turki, Polandia, Maladewa, serta sejumlah negara Eropa termasuk dalam daftar yang disiapkan sesuai kebutuhan pasar. Setiap negara memiliki persyaratan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda sehingga peserta tidak dapat menggunakan satu pola pelatihan untuk seluruh tujuan. Kemampuan bahasa menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian karena komunikasi merupakan bagian penting dalam menjalankan pekerjaan di luar negeri. Selain itu, peserta perlu memahami budaya kerja, disiplin, aturan, serta hak dan kewajiban sebagai pekerja migran agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penempatan pekerja migran agar tidak sekadar mengejar jumlah keberangkatan. Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari banyaknya pekerja yang dikirim ke luar negeri, tetapi juga dari kompetensi, perlindungan, serta kualitas pekerjaan yang diperoleh. Pemerintah ingin memastikan calon pekerja berangkat melalui prosedur resmi, bekerja sesuai keahlian, memperoleh hak-haknya, dan mendapatkan perlindungan selama berada di negara tujuan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena peningkatan jumlah pekerja migran harus berjalan beriringan dengan upaya mengurangi berbagai risiko yang dapat muncul dalam proses migrasi tenaga kerja. Dengan pembekalan yang lebih matang, pemerintah berharap posisi pekerja Indonesia di pasar internasional semakin kuat.
Pelaksanaan SMK Go Global juga melibatkan kerja sama lintas kementerian, lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Pemerintah membentuk satuan tugas yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga untuk memastikan program dapat berjalan secara terkoordinasi. Sinergi tersebut diperlukan karena penyiapan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan pelatihan keterampilan, tetapi juga mencakup sertifikasi, penempatan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan industri di negara tujuan. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda dalam memastikan peserta memperoleh pembekalan sesuai standar yang dibutuhkan. Koordinasi lintas sektor juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan lembaga pendidikan dengan keterampilan yang benar-benar dicari oleh pasar kerja internasional.
Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terlihat sejak pendaftaran tahap pertama dibuka pada 12 Agustus 2026. Dalam proses awal pendaftaran, KP2MI mencatat sebanyak 1.733 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program. Pendaftaran tahap pertama tersebut dibuka hingga 16 Agustus dan menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan program bagi 40 ribu peserta tahun ini. Pemerintah berharap minat masyarakat terus meningkat karena peluang kerja internasional membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan yang semakin spesifik. Peserta yang mengikuti program juga diharapkan memahami sejak awal bahwa kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui proses resmi dan membutuhkan kesiapan kompetensi serta administrasi yang memadai.
Untuk pelaksanaan 2026, pemerintah memilih model peningkatan keterampilan atau upskilling karena waktu yang tersedia relatif singkat. Peserta yang telah memiliki keterampilan tertentu akan mendapatkan tambahan pelatihan sesuai kebutuhan negara tujuan. Misalnya, seseorang yang telah memiliki kemampuan pengelasan dapat memperoleh pelatihan bahasa dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Sebaliknya, peserta yang telah memiliki kemampuan bahasa sesuai standar tertentu dapat diarahkan memperoleh pelatihan teknis dan sertifikasi bidang pekerjaan. Pemerintah menyiapkan pola yang lebih panjang untuk pelaksanaan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya sehingga calon pekerja yang belum memiliki keahlian dapat mengikuti proses pelatihan dari tahap awal.
Kehadiran SMK Go Global sekaligus menunjukkan adanya upaya pemerintah menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global secara lebih langsung. Lulusan SMK memiliki bekal pendidikan kejuruan yang dapat dikembangkan untuk mengisi berbagai sektor industri, tetapi kompetensi tersebut perlu disesuaikan dengan standar yang berlaku di negara tujuan. Karena itu, sertifikasi dan kemampuan bahasa menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas calon pekerja. Pemerintah juga perlu memastikan peluang pekerjaan yang ditawarkan telah diverifikasi sehingga peserta tidak hanya mengikuti pelatihan tanpa kepastian arah penempatan. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pasar diharapkan dapat menciptakan jalur yang lebih jelas dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan.
Program SMK Go Global pada akhirnya menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun tenaga kerja Indonesia yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Melalui pelatihan yang berbasis kebutuhan industri, peningkatan kemampuan bahasa, sertifikasi, serta penguatan perlindungan, pemerintah ingin memastikan pekerja migran memiliki posisi yang lebih baik ketika memasuki pasar global. Target besar tersebut membutuhkan konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan agar setiap tahap benar-benar memberikan manfaat kepada peserta. Keberhasilan program juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan tetap tersedia dan sesuai dengan kompetensi peserta. Dengan dimulainya rangkaian SMK Go Global, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Indonesia dapat memperoleh akses terhadap pekerjaan formal di luar negeri melalui jalur resmi, aman, terampil, dan memiliki prospek peningkatan kesejahteraan.