Jakarta, 14 Oktober 2026 – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengungkap penyebab antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan persediaan BBM secara nasional, melainkan gangguan dalam proses distribusi. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pasokan ke sejumlah SPBU tidak berjalan sesuai jadwal. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar. Pemerintah memastikan langkah percepatan distribusi telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
ANTARA News
+1
Laode menjelaskan bahwa gangguan distribusi terjadi karena kapal pengangkut BBM mengalami keterlambatan sebelum dapat menyalurkan muatannya. Akibatnya, proses pengiriman bahan bakar dari terminal penyimpanan menuju SPBU ikut mengalami hambatan. Ia menyampaikan penjelasan tersebut setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. Menurutnya, kapal yang sebelumnya mengalami keterlambatan kini telah tiba di lokasi tujuan. Kedatangan kapal tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemulihan pasokan BBM di Bali.
Pemerintah bersama Pertamina kemudian mempercepat proses penyaluran BBM dengan menerapkan operasional distribusi selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan agar keterlambatan pengiriman dapat segera diatasi dan kebutuhan masyarakat kembali terpenuhi. Laode memperkirakan persoalan antrean kendaraan di sejumlah SPBU dapat diselesaikan pada Rabu atau Kamis, 15 Oktober 2026. Meski demikian, proses pemulihan tetap bergantung pada kelancaran pengiriman dari terminal BBM menuju masing-masing SPBU. Percepatan distribusi diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan yang sebelumnya terjadi di berbagai lokasi pengisian bahan bakar.
Selain keterlambatan kapal, Laode mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan perubahan musim turut memengaruhi kelancaran distribusi BBM. Gelombang laut yang tinggi dapat menyebabkan kapal kesulitan bersandar meskipun telah tiba di perairan dekat pelabuhan tujuan. Situasi tersebut membuat proses bongkar muat harus menunggu hingga kondisi memungkinkan untuk dilakukan secara aman. Keterlambatan beberapa jam dapat berdampak pada jadwal pengiriman bahan bakar ke terminal penyimpanan dan jaringan SPBU. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kestabilan pasokan energi di wilayah kepulauan.
Laode juga menjelaskan bahwa gangguan distribusi akibat faktor musim tidak hanya terjadi di Bali, tetapi dapat ditemukan di wilayah lain. Pada daerah yang mengandalkan transportasi sungai, misalnya, penurunan debit air dapat menghambat pengangkutan bahan bakar menggunakan kapal. Pengiriman kemudian harus dialihkan melalui jalur darat menggunakan kendaraan tangki dengan kapasitas yang lebih terbatas. Perubahan moda transportasi tersebut membutuhkan waktu lebih lama dan dapat mengurangi volume pengiriman dalam satu perjalanan. Oleh karena itu, pemerintah menilai kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan BBM di seluruh daerah.
Terkait kondisi persediaan nasional, Laode memastikan ketahanan stok BBM Indonesia masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Angka tersebut menggambarkan kemampuan persediaan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berdasarkan perhitungan rata-rata harian. Namun, ketahanan stok tidak berarti pasokan akan berhenti setelah periode tersebut karena kegiatan pengadaan dan distribusi terus berlangsung. Pemerintah menegaskan bahwa antrean di Bali tidak dapat langsung diartikan sebagai tanda terjadinya krisis energi nasional. Persoalan yang sedang ditangani lebih berkaitan dengan hambatan penyaluran bahan bakar menuju lokasi yang membutuhkan pasokan.
Sementara itu, Pertamina menjelaskan bahwa kendala teknis pada kapal pengangkut turut menyebabkan keterlambatan proses bongkar muat BBM. Gangguan pada bagian jangkar membuat jadwal sandar kapal yang semula direncanakan pada Senin, 12 Oktober 2026, pukul 06.30 mengalami penundaan hingga sekitar pukul 22.00. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan penyaluran pasokan menuju sejumlah wilayah di Bali. Pertamina juga mencermati adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi yang memengaruhi kebutuhan pada tingkat SPBU. Untuk mempercepat penanganan, perusahaan meningkatkan pasokan dan memperluas pelayanan SPBU selama 24 jam di sejumlah kawasan.
Gangguan pasokan BBM di Bali menjadi perhatian karena wilayah tersebut memiliki aktivitas transportasi dan pariwisata yang cukup tinggi. Antrean panjang di SPBU berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, pengemudi angkutan umum, serta pelaku usaha yang bergantung pada kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Bali turut berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan proses pemulihan distribusi berjalan lebih cepat. Gubernur Bali Wayan Koster meminta percepatan penyaluran setelah melakukan peninjauan dan koordinasi di fasilitas penyimpanan BBM di Denpasar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan mengurangi dampak gangguan pasokan terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan selama proses normalisasi berlangsung. Pembelian secara berlebihan dikhawatirkan meningkatkan tekanan terhadap persediaan SPBU yang sedang menerima pasokan secara bertahap. Pertamina juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi mengenai ketersediaan bahan bakar dan operasional SPBU agar masyarakat dapat merencanakan pengisian dengan lebih baik. Dengan kapal pengangkut yang telah tiba dan distribusi yang dipercepat selama 24 jam, pemerintah menargetkan antrean BBM di Bali segera terurai. Penjelasan Dirjen Migas menegaskan bahwa persoalan utama yang terjadi merupakan gangguan logistik dan distribusi, bukan kekurangan stok BBM nasional.