Jakarta, 14 September 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan agar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Jakarta dapat dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu. Menurut Pramono, gagasan memperluas waktu pelaksanaan CFD dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang publik lebih besar kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan pelaksanaan pada dua hari tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dua lokasi yang berbeda secara bersamaan. Pengaturan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lalu lintas, mobilitas warga, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan pengamanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan kajian sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan pola CFD. Karena itu, usulan tersebut belum otomatis berarti Jakarta akan memiliki dua kawasan CFD utama dengan lokasi berbeda setiap akhir pekan.
CFD selama ini menjadi salah satu kegiatan akhir pekan yang sangat populer di Jakarta. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin menjadi pusat aktivitas masyarakat yang ingin berolahraga, berjalan kaki, bersepeda, maupun menikmati ruang kota tanpa kendaraan bermotor. Setiap Minggu pagi, masyarakat dari berbagai wilayah Jakarta dan daerah penyangga datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tingginya antusiasme membuat kawasan CFD tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga berkembang sebagai ruang interaksi sosial. Berbagai komunitas memanfaatkan momentum itu untuk melakukan kegiatan bersama. Kondisi tersebut kemudian memunculkan gagasan agar manfaat CFD dapat diperluas melalui tambahan hari pelaksanaan.
Usulan pelaksanaan pada Sabtu dan Minggu dinilai dapat memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat. Tidak semua warga mempunyai kesempatan mengikuti CFD pada Minggu karena pekerjaan, kegiatan keluarga, maupun aktivitas lainnya. Apabila tersedia kesempatan pada Sabtu, masyarakat dapat menyesuaikan waktu kunjungan dengan aktivitas masing-masing. Tambahan hari juga berpotensi mengurangi kepadatan pengunjung yang selama ini terkonsentrasi pada Minggu pagi. Namun, manfaat tersebut perlu dibandingkan dengan konsekuensi penutupan jalan pada dua hari dalam satu akhir pekan. Jalan Sudirman-Thamrin merupakan salah satu koridor utama yang mempunyai peranan penting dalam mobilitas Jakarta.
Pramono menilai persoalan lokasi menjadi salah satu bagian yang harus diperhitungkan dengan matang. Apabila CFD Sabtu ditempatkan di satu kawasan dan kegiatan Minggu berada di kawasan lainnya, pengaturan lalu lintas menjadi lebih kompleks. Penutupan dua koridor berbeda dalam periode akhir pekan berpotensi memengaruhi pergerakan kendaraan dalam cakupan lebih luas. Aparat juga membutuhkan tambahan personel untuk pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Pemerintah harus memastikan kegiatan masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa menciptakan gangguan besar terhadap akses menuju fasilitas publik maupun kawasan penting. Pertimbangan tersebut menjadi alasan mengapa konsep dua lokasi tidak dapat diterapkan secara sederhana.
Rekayasa lalu lintas merupakan salah satu komponen terbesar dalam penyelenggaraan CFD. Ketika ruas jalan utama ditutup untuk kendaraan bermotor, arus kendaraan harus dialihkan menuju sejumlah jalur alternatif. Pengalihan tersebut dapat meningkatkan kepadatan di jalan sekitar apabila volume kendaraan masih tinggi. Kondisi pada Sabtu juga dapat berbeda dibandingkan Minggu karena aktivitas perdagangan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kegiatan masyarakat masih cukup besar. Karena itu, penerapan CFD pada Sabtu membutuhkan perhitungan tersendiri dan tidak dapat sepenuhnya menggunakan pola Minggu. Data mengenai volume kendaraan dan pola perjalanan warga menjadi penting sebelum kebijakan diperluas.
Transportasi umum juga perlu menjadi bagian dari kajian. Jakarta terus mendorong masyarakat menggunakan MRT, TransJakarta, LRT, KRL, serta berbagai moda transportasi publik lainnya. CFD dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebiasaan tersebut karena akses kendaraan pribadi dibatasi pada kawasan tertentu. Namun, layanan transportasi umum harus tetap mampu menjangkau masyarakat yang mempunyai aktivitas di sekitar kawasan CFD. Pengaturan rute bus dan titik pemberhentian perlu dilakukan agar penutupan jalan tidak mengurangi aksesibilitas. Integrasi yang baik dapat membuat perluasan CFD berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Selain persoalan transportasi, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha di sepanjang kawasan yang berpotensi menjadi lokasi CFD. Sebagian usaha dapat memperoleh manfaat karena meningkatnya jumlah pejalan kaki, tetapi terdapat pula kegiatan bisnis yang membutuhkan akses kendaraan. Hotel, gedung perkantoran, pusat perdagangan, maupun fasilitas lainnya mempunyai kebutuhan operasional yang berbeda. Apabila penutupan jalan dilakukan lebih sering, mekanisme akses harus diatur dengan jelas. Pemerintah perlu berdialog dengan berbagai pihak sebelum melakukan perubahan besar. Kebijakan ruang publik yang baik perlu memberikan manfaat luas sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap aktivitas lainnya.
CFD sendiri sejak awal mempunyai tujuan penting dalam mendorong pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran terhadap kualitas udara. Jalan yang biasanya dipenuhi kendaraan untuk sementara diberikan kepada pejalan kaki dan pesepeda. Masyarakat dapat merasakan ruang kota dengan kondisi yang berbeda dibandingkan hari kerja. Aktivitas fisik yang dilakukan selama CFD juga memberikan manfaat kesehatan. Berjalan kaki, berlari, dan bersepeda menjadi pilihan yang mudah dilakukan tanpa membutuhkan fasilitas khusus. Karena itu, peningkatan akses terhadap CFD mempunyai potensi manfaat dari sisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Namun, efektivitas CFD terhadap perbaikan kualitas udara perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penutupan beberapa kilometer jalan selama beberapa jam tidak dapat menjadi satu-satunya solusi terhadap persoalan polusi Jakarta. Pengendalian emisi kendaraan, peningkatan kualitas transportasi umum, pengawasan industri, dan transisi menuju energi yang lebih bersih tetap diperlukan. CFD lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk membangun kesadaran sekaligus menyediakan ruang publik. Jika pelaksanaannya diperluas, pemerintah juga perlu memastikan tujuan lingkungan tetap menjadi bagian utama. Kegiatan komersial maupun aktivitas lain tidak seharusnya menghilangkan fungsi dasar kawasan bebas kendaraan.
Pengamanan dan kebersihan juga menjadi tantangan apabila CFD digelar lebih sering. Ribuan masyarakat yang datang menghasilkan kebutuhan petugas dalam jumlah besar untuk menjaga ketertiban. Sampah dari aktivitas pengunjung harus segera ditangani sebelum jalan kembali dibuka untuk kendaraan. Petugas kesehatan dan fasilitas pertolongan pertama juga diperlukan untuk mengantisipasi warga yang mengalami masalah kesehatan ketika berolahraga. Penambahan hari berarti kebutuhan personel dan biaya operasional ikut meningkat. Aspek tersebut perlu dihitung agar kebijakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhasil pada beberapa kali pelaksanaan.
Pemprov DKI juga dapat mempertimbangkan hasil evaluasi CFD yang selama ini telah berjalan di berbagai wilayah kota. Selain koridor utama Sudirman-Thamrin, kegiatan bebas kendaraan bermotor juga pernah diterapkan pada tingkat kota maupun kawasan tertentu. Pengalaman tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap lalu lintas sekitar. Tidak semua lokasi mempunyai karakter yang sama sehingga pola pelaksanaan perlu disesuaikan. Kawasan dengan akses transportasi umum yang baik kemungkinan lebih mudah mendukung kegiatan dalam skala besar. Sebaliknya, wilayah dengan jalur alternatif terbatas membutuhkan pengaturan lebih hati-hati.
Usulan CFD pada Sabtu dan Minggu pada akhirnya masih membutuhkan kajian sebelum dapat diterapkan sebagai kebijakan tetap. Pramono membuka ruang terhadap gagasan memperluas kesempatan masyarakat menikmati kawasan bebas kendaraan, tetapi menekankan keterbatasan penggunaan dua lokasi berbeda. Pemprov DKI perlu mempertimbangkan lalu lintas, transportasi publik, keamanan, kebersihan, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan masyarakat sebelum menentukan skema terbaik. Antusiasme tinggi terhadap CFD menunjukkan warga Jakarta membutuhkan ruang publik yang nyaman untuk berolahraga dan berinteraksi. Namun, perluasan kegiatan harus tetap menjaga keseimbangan dengan fungsi jalan sebagai bagian dari sistem transportasi kota. Keputusan akhir diharapkan menghasilkan pola CFD yang memberikan manfaat lebih luas tanpa menimbulkan persoalan mobilitas baru bagi masyarakat Jakarta.