Hukum 

Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia

Diposkan Oleh:Goken Abdullah , , ,

💼 Pendahuluan

Hukum pidana ekonomi adalah cabang hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana di bidang ekonomi dan keuangan negara.
Jenis tindak pidana ini seringkali berdampak luas terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional, seperti korupsi, pencucian uang, penipuan bisnis, dan pelanggaran perbankan.
Karena sifatnya yang kompleks dan terorganisir, hukum pidana ekonomi membutuhkan aturan khusus dan penegakan hukum yang kuat.

📜 Dasar Hukum Pidana Ekonomi

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — dasar umum tindak pidana.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
  3. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga pengawas keuangan lainnya.

🧭 Ciri-Ciri Tindak Pidana Ekonomi

  1. Dilakukan dalam kegiatan usaha atau transaksi keuangan.
  2. Dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi.
  3. Bersifat sistematis, terencana, dan berdampak luas.
  4. Mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau masyarakat.
  5. Membutuhkan pembuktian yang kompleks.

🏦 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ekonomi

  1. Tindak pidana korupsi.
  2. Tindak pidana pencucian uang.
  3. Tindak pidana perbankan (fraud, pembobolan dana, pelanggaran kredit).
  4. Tindak pidana pasar modal (insider trading, manipulasi pasar).
  5. Tindak pidana perdagangan dan ekspor-impor ilegal.
  6. Tindak pidana kartel dan monopoli usaha.
  7. Tindak pidana keuangan digital dan investasi bodong.

⚖️ Subjek Hukum

  • Individu atau perseorangan — pelaku langsung.
  • Korporasi atau badan usaha — pelaku tindak pidana korporasi.
  • Penyelenggara keuangan atau perbankan — bila terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan.
  • Aparat negara — dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan.

🧑‍⚖️ Penegakan Hukum Pidana Ekonomi

  1. Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  2. Penuntutan oleh kejaksaan.
  3. Peradilan pidana ekonomi melalui pengadilan negeri dan pengadilan tipikor.
  4. Sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku termasuk penyitaan aset hasil kejahatan ekonomi.
  5. Kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara.

📊 Contoh Kasus Tindak Pidana Ekonomi

  • Kasus BLBI — kerugian negara ratusan triliun rupiah.
  • Kasus Bank Century — skandal bailout perbankan.
  • Kasus investasi bodong skala nasional seperti koperasi simpan pinjam ilegal.
  • Kasus perdagangan ilegal hasil tambang dan ekspor-impor.
  • Kasus pencucian uang lintas negara melalui rekening perbankan.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi sangat berdampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.

⚠️ Tantangan Penegakan Hukum Pidana Ekonomi

  1. Modus operandi kejahatan yang sangat canggih dan terorganisir.
  2. Keterlibatan pelaku lintas negara.
  3. Korupsi dan konflik kepentingan.
  4. Pembuktian yang sulit dan panjang.
  5. Lemahnya pelacakan aset dan pengembalian kerugian negara.

🌱 Strategi Penguatan Hukum Pidana Ekonomi

  • Penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum (Polri, KPK, Kejaksaan, OJK, BI).
  • Peningkatan kapasitas penyidik dalam kejahatan keuangan digital.
  • Sistem pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan yang modern.
  • Penegakan hukum terhadap korporasi secara tegas.
  • Kolaborasi internasional untuk menangani kejahatan lintas negara.
  • Edukasi publik untuk mencegah investasi ilegal.

🧠 Kesimpulan

Hukum pidana ekonomi merupakan alat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik.
Dengan regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang transparan, kejahatan ekonomi dapat ditekan secara signifikan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, sektor keuangan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang bersih, sehat, dan berkeadilan.