Jakarta, 9 November 2026 – Ketidakhadiran mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sepuluh mantan Kapolri menjadi perhatian publik. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut menghadiri pertemuan itu mengaku tidak mengetahui alasan Idham Azis tidak hadir. Tito menjelaskan bahwa dirinya datang karena menerima undangan dari Presiden Prabowo dan pengurus Persatuan Purnawirawan Polri. Ia juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah Idham mendapatkan undangan serupa.
Tito Karnavian menyampaikan keterangannya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Idham Azis, mantan Kapolri periode 2016–2019 tersebut menegaskan bahwa dirinya hanya mengetahui undangan yang diterimanya sendiri. Ia mengatakan tidak memiliki informasi mengenai alasan mantan Kapolri lainnya tidak mengikuti pertemuan tersebut. Pernyataan Tito sekaligus menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari undangan resmi untuk bersilaturahmi bersama Presiden. Hingga saat itu, belum terdapat penjelasan resmi yang memastikan penyebab Idham Azis tidak terlihat dalam pertemuan di Hambalang.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Kapolri berlangsung dalam suasana silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan nasional. Tito menjelaskan bahwa Presiden turut membahas kondisi negara, termasuk persoalan kebocoran keuangan yang menjadi perhatian pemerintah. Pembicaraan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat pengelolaan negara serta mendukung berbagai program yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Para purnawirawan Polri juga menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman mereka selama memimpin institusi kepolisian. Pertemuan lintas generasi tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk membahas tantangan keamanan dan penegakan hukum yang dihadapi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyebut Persatuan Purnawirawan Polri memberikan dukungan terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah kebocoran keuangan negara. Menurut Tito, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri Bambang Hendarso Danuri merupakan pihak yang lebih tepat untuk menjelaskan secara terperinci sikap organisasi tersebut. Meski demikian, ia memastikan bahwa para purnawirawan yang hadir menyampaikan komitmen untuk mendukung program pemerintah. Dukungan itu juga mencakup pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir berasal dari berbagai periode kepemimpinan kepolisian. Mereka adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai pimpinan kepolisian yang sedang menjabat. Kehadiran para tokoh tersebut memperlihatkan keterlibatan sejumlah generasi kepemimpinan Polri dalam pembahasan bersama Presiden. Sementara itu, Idham Azis yang pernah menjabat Kapolri pada periode 2019–2021 tidak tercantum dalam daftar peserta yang diumumkan.
Selain para mantan Kapolri, sejumlah pejabat tinggi negara turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan, termasuk perkembangan internal institusi Polri. Kehadiran sejumlah pejabat negara menunjukkan bahwa pembahasan berlangsung dalam konteks koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan para tokoh kepolisian. Namun, rincian seluruh materi pembicaraan tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketidakhadiran Idham Azis sempat memunculkan berbagai pertanyaan di tengah perhatian publik terhadap perkembangan institusi kepolisian. Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang menghubungkan absennya Idham dengan persoalan hukum tertentu. Kepolisian juga telah membantah informasi yang beredar mengenai dugaan penangkapan dua mantan Kapolri. Karena itu, ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pertemuan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam perkara hukum. Hingga Senin, 9 November 2026, penjelasan Tito Karnavian masih terbatas pada ketidaktahuannya mengenai alasan Idham Azis tidak hadir. Pertemuan di Hambalang sendiri tetap menjadi bagian dari komunikasi Presiden Prabowo dengan para mantan pimpinan Polri mengenai persoalan nasional dan penguatan institusi kepolisian.