Jakarta, 21 Oktober 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran demi memperkuat keuangan negara dan memastikan program pembangunan berjalan secara efektif. Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki kesadaran untuk menggunakan anggaran secara bijaksana dan menghindari pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa penghematan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dalam mengelola uang rakyat. Presiden juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Semangat pengorbanan menjadi pesan utama yang disampaikannya dalam mendorong perubahan pola pengelolaan anggaran negara.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah penghematan meskipun kebijakan tersebut menuntut penyesuaian dalam berbagai kegiatan. Ia menilai pengeluaran negara perlu diarahkan kepada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak diperlukan, maupun belanja yang kurang produktif menjadi bagian yang perlu dievaluasi. Menurut Presiden, penghematan dapat membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya kesediaan seluruh pejabat untuk mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kenyamanan pribadi. Pesan mengenai kerelaan berkorban menjadi bagian dari ajakan kepada seluruh aparatur pemerintahan agar menunjukkan keteladanan.
Kebijakan efisiensi anggaran juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah harus memastikan bahwa setiap program memiliki perencanaan dan target yang jelas. Penghematan diharapkan dapat mengurangi pemborosan sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor strategis. Presiden menekankan bahwa anggaran negara merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga diminta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyesuaian anggaran tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik.
Salah satu tujuan utama penghematan adalah menyediakan ruang pendanaan yang lebih besar bagi program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah menempatkan penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari agenda yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan. Pengalokasian dana secara lebih terarah diharapkan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan bahwa pengurangan belanja tidak menghambat pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Efisiensi yang tepat sasaran justru diharapkan mampu memperbaiki kualitas belanja negara tanpa mengurangi manfaat yang diterima publik. Karena itu, proses penentuan prioritas menjadi unsur penting dalam penerapan kebijakan penghematan.
Pernyataan Prabowo mengenai penghematan besar-besaran disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam forum tersebut, Presiden juga menyinggung tantangan ekonomi global dan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perkembangan penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap klasifikasi pasar saham nasional. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi tekanan dari pihak luar. Ia mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan untuk memenuhi harapan masyarakat. Karena itu, keberanian mengambil keputusan dan kesiapan menghadapi kesulitan menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintahannya.
Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi rencana MSCI yang membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Lembaga penyedia indeks global tersebut tengah mempertimbangkan perubahan status Indonesia dari kategori pasar berkembang menjadi pasar mandiri atau standalone market. Rencana itu menimbulkan perhatian karena klasifikasi MSCI menjadi salah satu acuan bagi investor internasional dalam menentukan alokasi investasi. Namun, perubahan status tersebut belum menjadi keputusan final dan masih melalui proses konsultasi. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyerah dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional.
Presiden juga memberikan tanggapan terhadap kritik mengenai ukuran Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa dan wilayah geografis yang sangat luas. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan pemerintahan untuk menjangkau masyarakat hingga ke berbagai daerah. Prabowo membandingkan luas wilayah Indonesia dengan kawasan Eropa yang terdiri atas banyak negara dan memiliki struktur pemerintahan masing-masing. Ia menjelaskan bahwa pembentukan koalisi besar merupakan bagian dari upaya menyatukan berbagai kekuatan untuk menjalankan agenda pembangunan. Meski demikian, perdebatan mengenai ukuran kabinet tetap berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhir arahannya, Prabowo kembali menekankan pentingnya ketahanan nasional, persatuan, dan kesediaan menghadapi tantangan bersama. Ia menyatakan bahwa pemerintah siap menerapkan penghematan lebih besar apabila situasi ekonomi dan kebutuhan negara mengharuskannya. Namun, pernyataan tersebut masih berupa kesiapan mengambil langkah efisiensi, bukan pengumuman mengenai besaran pemotongan anggaran atau daftar program yang akan dikurangi. Rincian pelaksanaannya masih memerlukan keputusan dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Kebijakan penghematan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik, pembangunan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pesan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa keberanian, disiplin pengelolaan anggaran, serta semangat pengorbanan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.