Jakarta, 6 Mei 2026 — Menteri Sosial berencana menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dan melakukan koordinasi terkait proses pengadaan dalam program Sekolah Rakyat.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan program berjalan transparan serta sesuai aturan yang berlaku.
Mensos menegaskan pemerintah ingin membangun sistem yang akuntabel sejak awal agar program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di berbagai daerah.
Koordinasi dengan KPK dinilai penting sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara, terutama pada program berskala besar yang melibatkan pengadaan fasilitas dan kebutuhan pendidikan.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah melibatkan lembaga antikorupsi sejak tahap awal dapat membantu memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Selain aspek pengadaan, pemerintah juga disebut fokus memastikan kualitas pendidikan, fasilitas, dan sistem pembinaan dalam Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai tujuan program.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan lebih baik.