Jakarta, 5 September 2026 – Tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, berpeluang mengalami penyesuaian setelah sekitar 20 tahun tidak mengalami kenaikan. Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong tarif tiket masuk untuk pengunjung dewasa dinaikkan dari Rp4.000 menjadi maksimal sekitar Rp10.000. Usulan tersebut dinilai masih berada dalam batas terjangkau sekaligus dapat memberikan tambahan ruang bagi pengelola untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, angka Rp10.000 belum menjadi tarif resmi karena masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan setiap perubahan harga nantinya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menilai tarif yang berlaku saat ini sudah perlu dievaluasi karena tidak mengalami perubahan selama kurang lebih dua dekade. Saat ini, tiket masuk Ragunan dipatok Rp4.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dalam usulan yang sedang dibahas, tarif dewasa berada pada kisaran Rp4.000 hingga maksimal Rp10.000, sedangkan tarif anak-anak berkisar Rp3.000 hingga Rp7.500. Dimaz menilai batas maksimal Rp10.000 masih relatif ramah di kantong jika dibandingkan dengan sejumlah destinasi wisata lainnya di Jakarta. Meski demikian, penentuan nominal akhir tetap harus melalui proses kajian sebelum dapat diberlakukan.
Wacana penyesuaian tarif sebenarnya bukan pembahasan yang baru muncul tahun ini. DPRD DKI menyebut gagasan tersebut telah dibicarakan sejak tahun sebelumnya, tetapi belum mengalami perkembangan signifikan. Karena itu, Komisi C mendorong proses pembahasan dipercepat agar pengelola memiliki kepastian dalam merencanakan pengembangan kawasan. Penyesuaian tarif juga tidak diharapkan sekadar meningkatkan penerimaan dari tiket pengunjung. Tambahan pendapatan harus dapat dirasakan kembali oleh masyarakat melalui fasilitas, kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta kualitas pelayanan yang lebih baik.
Kebutuhan anggaran operasional Ragunan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan tersebut. Pengelola membutuhkan sekitar Rp160 miliar setiap tahun untuk menjalankan operasional kawasan, sedangkan pendapatan mandiri yang mampu dikumpulkan baru berada di kisaran Rp30 miliar per tahun. Kondisi tersebut membuat sebagian besar kebutuhan operasional masih harus ditopang oleh APBD DKI Jakarta. Tingkat dukungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan Ragunan disebut masih berada di kisaran 70 persen. Penyesuaian harga tiket diharapkan secara bertahap dapat memperkuat kemampuan finansial pengelola tanpa menghilangkan karakter Ragunan sebagai destinasi wisata publik yang terjangkau.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai tambahan penerimaan nantinya harus diprioritaskan untuk pembenahan berbagai sarana dan prasarana penting. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian adalah standar keamanan kandang setelah terjadi insiden seorang anak terjatuh ke area kandang gajah pada Mei 2026. Peristiwa tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi agar perlindungan terhadap pengunjung semakin diperkuat. Pembenahan sanitasi, kebersihan toilet, pemeliharaan kandang, dan fasilitas umum juga dinilai perlu mendapatkan perhatian. Dengan demikian, masyarakat memiliki alasan yang jelas ketika harus membayar tiket lebih tinggi dibandingkan tarif yang berlaku saat ini.
Kesejahteraan dan perawatan satwa juga menjadi bagian penting dari rencana peningkatan pelayanan. Ragunan memiliki lebih dari 2.200 satwa, sementara jumlah dokter hewan yang tersedia saat ini disebut hanya delapan orang. Kondisi tersebut dinilai belum ideal apabila dibandingkan dengan besarnya populasi satwa yang harus mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. DPRD DKI mendorong penambahan dokter hewan menjadi salah satu prioritas apabila penerimaan dari tiket meningkat. Selain itu, program pemuliaan satwa dan kerja sama pertukaran satwa dengan kebun binatang lain juga dapat diperkuat untuk mendukung fungsi konservasi Ragunan.
Kepala Taman Margasatwa Ragunan Endah Rumiyanti menyambut positif wacana penyesuaian tarif tersebut. Menurut pengelola, pendapatan dari tiket masuk cenderung stagnan selama sekitar 20 tahun sementara kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan terus meningkat. Penyesuaian harga tidak diarahkan untuk menjadikan Ragunan sebagai kawasan wisata yang sepenuhnya berorientasi komersial. Tambahan penerimaan justru diharapkan mendukung reorientasi pelayanan publik dan realisasi rencana induk pengembangan kawasan. Pembenahan fasilitas pendukung, pemeliharaan kandang, serta penataan zonasi menjadi beberapa pekerjaan yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut merespons usulan tarif maksimal Rp10.000 tersebut. Ia mengakui harga tiket Ragunan saat ini tergolong sangat murah apabila dibandingkan dengan kebun binatang di berbagai kota besar, khususnya yang berada di ibu kota negara. Kendati demikian, Pramono menegaskan dirinya tetap ingin mempertahankan karakter Ragunan sebagai destinasi yang dapat dijangkau masyarakat luas. Setiap penyesuaian harga karena itu tidak boleh memberikan beban berlebihan kepada pengunjung. Pemerintah Provinsi DKI akan mempertimbangkan usulan tersebut setelah proses pengajuan dan kajiannya diselesaikan.
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Fajar Sauri menjelaskan angka Rp10.000 yang muncul dalam pembahasan juga didasarkan pada hasil kajian. Pemerintah daerah masih menerima berbagai masukan sebelum mengambil keputusan mengenai struktur tarif baru. Pada saat bersamaan, revitalisasi fasilitas Ragunan akan terus dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu perubahan harga tiket. Pemerintah ingin memastikan pembenahan kawasan berjalan sejalan dengan peningkatan standar pelayanan kepada pengunjung. Karena itu, masyarakat belum perlu menganggap tarif Rp10.000 telah resmi diberlakukan karena pembahasannya masih berlangsung.
Penyesuaian tarif Ragunan pada akhirnya akan bergantung pada hasil kajian dan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pihak terkait. Apabila tarif maksimal Rp10.000 diterapkan, tambahan pendapatan diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap APBD sekaligus mempercepat pembenahan fasilitas, keamanan, kesejahteraan satwa, dan pelayanan pengunjung. DPRD DKI juga menginginkan Ragunan secara bertahap memiliki kemampuan finansial yang lebih mandiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Namun, keterjangkauan tetap menjadi pertimbangan karena Ragunan selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi rekreasi keluarga dengan harga murah di Jakarta. Pemerintah pun memastikan usulan tersebut akan dikaji secara menyeluruh sebelum tarif baru benar-benar ditetapkan.